JAKARTA - KPK luncurkan program baru, Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Selasa (01/09/2024), Direktur Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK Kumbul Kusdwidjayanto Sudjadi menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi dalam masyarakat sebagai upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada webinar perluasan program percontohan desa anti korupsi tahun 2024 via Zoom yang tayang di Youtube KPK RI.
Menurutnya, KPK menyadari pentingnya kerja sama dengan berbagai elemen bangsa dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“KPK tidak bisa bekerja sendiri. Penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, kami juga melakukan pendidikan dan pencegahan korupsi,” ujarnya, Kamis (18/7/2024).
Kumbul mengatakan bahwa semua pasti tahu korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak banyak aspek kehidupan.
Korupsi, kata dia, tidak hanya menyebabkan monopoli dan kemiskinan, melainkan juga merusak proses demokrasi serta menyebabkan pelanggaran HAM.
Hingga kini, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di tingkat desa.
Sejak berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp538 triliun untuk desa-desa di seluruh Indonesia.
Namun tantangan besar masih menghadang, seperti tingginya angka kemiskinan di desa hingga kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya.
Program KPK Untuk itu, KPK membuat program unggulan salah satunya melalui program Desa Antikorupsi yang telah diluncurkan sejak tahun 2021.
Program tersebut telah membentuk sebanyak 33 desa percontohan antikorupsi di seluruh wilayah Indonesia.
KPK sendiri menargetkan hingga 2027, setiap kabupaten dan kota setidaknya memiliki satu desa percontohan antikorupsi.
Kumbul menilai keberadaan desa-desa antikorupsi ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya sehingga akan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
Berdasarkan survei BPS, tingkat perilaku koruptif di kalangan masyarakat desa dalam empat tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Hal itu menjadi tantangan bersama, ditambah dengan adanya kebocoran anggaran yang terungkap, Di mana tercatat ada 851 kasus korupsi di desa yang melibatkan 973 tersangka, termasuk kepala desa dan perangkatnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, KPK membentuk program desa antikorupsi yang melibatkan peran aktif dari seluruh perangkat desa dan masyarakat.
Kumbul menekankan perlunya kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi korupsi di tingkat desa.
Menurutnya, masyarakat desa juga perlu berperan aktif dalam membangun desanya yang bebas dari korupsi, Adapun kegiatan webinar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen semua pihak, Terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, mulai dari desa-desa di seluruh Indonesia.
Saya dari desa keromongan kecamatan Martapura Oku Timur sumatera selatan, Desa saya siap untuk menjadi desa antikorupsi
Salam kenal bapak-bapak, saya maher dari aceh utara,aceh sangat parah juga dalam ranah korupsi,klo butuh bantuan saya siap bekerja
Salam kenal bapak-bapak, saya maher dari aceh utara, aceh sangat parah juga dalam ranah korupsi,klo butuh bantuan saya siap bekerja
Sy kades dari desa mns alue propinsi Aceh kota lhokseumawe Kec muara dua,siap mendukung kerja sama dgn KPK menjadi desa anti korupsi
Harus didukung, kerja KPK. Agar uang negara yang diperuntukkan guna kesejahteraan rakyat tidak mubadzir. Jangan sampai masyarakat tidak meradakan hasil pembangunan.
Minimal harus ada kantor KPK tingkat kecamatan, Saya sangat setuju..bila keberadaan KPK sampai di tingkat kecamatan..di jawa timur sangat memprihatin kan terutama soal pajak bumi bangunan..dari desa kecamatan sampai kabupatan..silahkan turun KPK…sy siap bantu
Bicara berantas korupsi salah satu carax seperti disebutkan diatas sdah bagus tapi akan lebih bagus lagi jika pemberantasan korupsinya difokuskan pada kalangan atas yg nilainya sangat fantastis sekali korupsi berdampak pada kemiskinan berjamaah, dan penderitaan rakyat.
Sangat Setuju dgn terobosan KPK dan itu patut di dukung agar tingkat kesejahteraan masyarakat akan terwujud dan saya salah satuk di Desa Tiohu Kecamatan asparaga Kab,Gorontalo Prov, Gorontalo.Mendukung dengan senuhnya terobosan ini.
#SALAMANTIKORUPSI
#DESAMAJUJAUHDARIKORUPSI
#MOGAKPKSELALUSUKSESDALAMMENJALANKANTUGASAMANAHNYA
Piddie siap membantu untuk melancarkan kenerja KPK..
Salam kenal dri pidie, kecamatan kembang tanjung, siap untuk bekarja sama dengan KPK
Gp. Ulee Tutue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, siap mendukung program KPK memberantas korupsi didesa desa
Program nya Bagus sekali tapi implementasi nya kapan jgn hanya wacana KPK masuk Desa ganti Ketua beda lgi ?!!coba tim KPK turun ke KARAWANG itu baru mantap bravo KPK
Saya sangat setuju dan siap bantu kalau perlu saya siap jadi anggota untuk tingkat kabupaten biar koruptor tingkat kabupaten kecamatan sampai tingkat desa bisa terberantas, karna bayak sekali pelanggaran yang menggunakan anggaran dana desa, yang di selewengkan.
Saya sangat setuju genag gagasan kalau KPK ada di tiap kecamatan.
Pikirkan pusat dulu. Korupsi berjamaah KPK tidak berani menangani blok medan
MOHON JUGA SELURUH DESA DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH INI HARUS MENJADI PERHATIAN KHUSUS KARNA MARAKNYA PARA OKNUM KADES YANG TERLUBAT KORUPSI, BILA PERLU TEMPATKAN SATU DESA SATU ANGGOTA KPK, SUPAYA BISA MEMINIMALISIR TERJADINYA KORUMPSI, KARENA SELAMA INI OKNUM OKNUM PENDAMPING DESA BANYAK YANG MAEN MATA DENGAN KEPALA DESA SEHINGGA KAMI TIDAK PERCAYA DENGAN PENDAMPING DESA
Dani saeputra kabuten Lebak siap mendukung sepenuh nya langkah KPK terutama kami meminta kepada KPK agar segera mengaudit seluruh desa desa yang ada di kabuten Lebak provisi Banten,
(*Michael Mangaha*)
